Kamis, 19 Nov 2026
  • Ahlan Wasahlan | Pondok Pesantren Darul Fuqoha Indonesia | Tambun - Kab. Bekasi
  • Ahlan Wasahlan | Pondok Pesantren Darul Fuqoha Indonesia | Tambun - Kab. Bekasi
TUTUP MENU

Janji Keadilan Yang Belum Terwujud Di Negeri Pancasila

Klik button dibawah untuk share berita/artikel:

Janji Keadilan Yang Belum Terwujud Di Negeri Pancasila

Penulis: Achmad Rashya Eka Putra sebagai tugas Mapel Pendidikan Pancasila

Ilustrasi dibuat dengan Artificial Intelligence

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang berdiri di atas dasar Pancasila, yang di dalamnya terkandung lima sila sebagai pedoman hidup bagi seluruh warga negara, baik presiden, pemerintah, aparatur negara, maupun rakyat. Pancasila bukan sekadar simbol, tetapi panduan agar kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

Namun, kondisi Indonesia yang memiliki wilayah luas dan populasi lebih dari 286 juta jiwa ini sedang menghadapi berbagai tantangan serius. Salah satu yang paling nyata adalah permasalahan ketidakadilan sosial, terutama dalam mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Ketimpangan tersebut terlihat di berbagai sektor: mulai dari ekonomi, pendidikan, hukum, hingga pelayanan publik.

Meski secara makro ekonomi Indonesia terlihat stabil dan terus bertumbuh, kenyataannya masih banyak rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebesar 23,85 juta orang, dengan persentase 8,47 % dari total populasi. Dengan demikian, Sebagian kecil masyarakat menguasai sumber daya ekonomi yang besar, sedangkan rakyat kecil harus bekerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di daerah pedalaman, banyak masyarakat kesulitan mengakses pekerjaan layak, sementara harga bahan pokok terus naik dan upah yang diterima tidak sebanding dengan biaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan belum dirasakan merata oleh seluruh rakyat.

Sektor pendidikan juga belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sosial. Masih banyak anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan tertentu terutama terhadap alasan ekonomi yang terbatas. Menurut Kemendikdasmen mencatat ada 3,9 juta anak yang tidak bersekolah per tahun 2025. Rinciannya, sebanyak 881.168 anak tidak bersekolah karena putus sekolah, 1.027.014 anak sudah lulus tapi tidak melanjutkan sekolah, dan 2.077.596 anak belum bersekolah. Padahal, pendidikan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Di perkotaan, akses terhadap sekolah dan fasilitas pendidikan relatif mudah, sedangkan di pedesaan banyak anak yang tidak bisa bersekolah karena jarak, biaya, dan minimnya sarana. Akibatnya, kesempatan untuk maju tidak sama antara anak di desa dan di kota.

Bidang hukum pun tak luput dari ketimpangan. Menurut catatan Kontras, terdapat 304 orang yang dikriminalisasi selama periode 2019-2023. Istilah “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” masih sering terdengar di masyarakat. Fenomena ini muncul karena banyak kasus yang menunjukkan ketidakadilan: rakyat kecil sering mendapat hukuman berat atas kesalahan ringan, sementara pelanggar hukum dari kalangan berkuasa atau kaya justru bisa bebas atau mendapat keringanan hukuman. Situasi ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperlebar jarak antara rakyat dan penguasa.

Ketidakadilan sosial di Indonesia merupakan tantangan besar yang harus segera diatasi. Keadilan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum, memperbaiki distribusi ekonomi, serta menjamin akses pendidikan dan layanan publik yang merata. Sementara itu, masyarakat harus ikut berperan aktif dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan solidaritas.

Jika tidak, cita-cita luhur Pancasila hanya akan menjadi janji tanpa makna, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tetap menjadi impian yang belum terwujud.

Penyunting: Muhamad Febri Ramdani, S.K.Pm.

Artikel Lainnya

Oleh : darul_02

PROGRAM UNGGULAN DFI

Oleh : ppdarulfuqohaind@gmail.com

 Pancasila dalam Konteks Perkembangan Zaman

Artikel ini memiliki

0 Komentar

Tinggalkan Komentar