Kamis, 19 Nov 2026
  • Ahlan Wasahlan | Pondok Pesantren Darul Fuqoha Indonesia | Tambun - Kab. Bekasi
  • Ahlan Wasahlan | Pondok Pesantren Darul Fuqoha Indonesia | Tambun - Kab. Bekasi
TUTUP MENU

 Kemiskinan: Masalah Klasik yang Tak Kunjung Usai

Klik button dibawah untuk share berita/artikel:

 Kemiskinan: Masalah Klasik yang Tak Kunjung Usai

Kemiskinan adalah persoalan yang seolah tak pernah kehilangan aktualitasnya. Ia seperti benang kusut yang menjalar di sepanjang perjalanan sejarah bangsa, membelit sendi-sendi sosial dan ekonomi kita, dan tak jarang menjadi tolok ukur keberhasilan “atau kegagalan” sebuah pemerintahan. Dari masa ke masa, kemiskinan tetap menjadi momok yang menuntut jawaban moral, politik, dan intelektual dari seluruh pemangku kepentingan bangsa.

Per Maret 2025, Badan Pusat Statistik mencatat angka kemiskinan Indonesia sebesar 8,47%, atau sekitar 23,85 juta jiwa, dengan garis kemiskinan resmi sebesar Rp609.000 per kapita per bulan. Secara statistik, angka ini menunjukkan tren positif: penurunan yang konsisten selama beberapa tahun terakhir. Namun di balik optimisme angka, realitas sosial sering kali berbicara lain. Masih ada puluhan juta saudara kita yang setiap hari berjuang dalam ketidakpastian, menimbang antara kebutuhan dan keterbatasan, antara asa dan realitas.

Kita tidak hanya berbicara tentang kekurangan pendapatan. Kemiskinan sejatinya adalah fenomena multidimensional yang mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan lingkungan hidup yang manusiawi. Dalam kerangka demikian, kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya dengan transfer bantuan tunai atau intervensi ekonomi jangka pendek. Ia menuntut pendekatan yang lebih menyeluruh, yang menyentuh akar-akar struktural dan kultural penyebab ketimpangan sosial.

Sejarah telah mengajarkan bahwa kemiskinan tidak lahir dalam ruang hampa. Ia tumbuh dari struktur ekonomi yang timpang, ketidakadilan distribusi sumber daya, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Karena itu, setiap kebijakan penanggulangan kemiskinan harus berpijak pada prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 UUD 1945. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai penyalur bantuan, tetapi harus tampil sebagai penggerak transformasi sosial yang sejati.

Program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya, memang telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah: apakah berbagai intervensi itu telah benar-benar memutus rantai kemiskinan antargenerasi? Ataukah kita justru masih terjebak dalam pola kebijakan karitatif yang menenangkan sesaat namun tidak menyembuhkan secara mendasar?

Kemiskinan, dalam perspektif yang lebih luas, juga merupakan cerminan dari ketimpangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di tengah gempuran revolusi industri 4.0 dan era digitalisasi yang begitu cepat, kesenjangan digital justru memperlebar jurang antara yang berpunya dan yang tidak. Masyarakat miskin sering kali tidak memiliki akses terhadap teknologi, informasi, dan pendidikan yang relevan, sehingga mereka semakin tertinggal dalam kompetisi global. Oleh sebab itu, pendidikan menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai kemiskinan. Pendidikan bukan sekadar instrumen ekonomi, melainkan investasi peradaban. Pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat perlu berkolaborasi membangun sistem pendidikan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan zaman, dan mampu menumbuhkan kapasitas kritis serta kewirausahaan sosial. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan merata, segala program pengentasan kemiskinan akan seperti menimba air dengan keranjang bocor.

Selain itu, penguatan ekonomi lokal dan UMKM juga harus menjadi agenda strategis. Pemberdayaan masyarakat di akar rumput, melalui koperasi modern, pertanian berkelanjutan, ekonomi kreatif, hingga digitalisasi usaha kecil dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kemandirian sosial.

Namun, pada akhirnya, perjuangan melawan kemiskinan bukan semata urusan pemerintah. Ia adalah tanggung jawab kolektif seluruh bangsa. Perguruan tinggi, misalnya, memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk melahirkan gagasan, inovasi, dan riset-riset aplikatif yang dapat membantu menyelesaikan persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Dunia akademik harus keluar dari menara gadingnya dan menjejakkan kaki di bumi realitas rakyat.

Kemiskinan adalah ujian peradaban. Ukuran sejati kemajuan suatu bangsa tidak terletak pada megahnya gedung pencakar langit atau derasnya arus investasi asing, melainkan pada sejauh mana bangsa itu memperlakukan yang paling lemah di antara warganya. Selama masih ada rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan, maka di situlah tanggung jawab moral bangsa ini belum selesai.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan utama kita bernegara adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Maka, perjuangan menanggulangi kemiskinan sejatinya adalah perjuangan untuk menegakkan martabat kemanusiaan itu sendiri.

Penulis: Furqon Bintang Sahara sebagai tugas remedial mata pelajaran Pendidikan Pancasila

Penyunting: Muhamad Febri Ramdani, S.K.Pm.

Artikel ini memiliki

0 Komentar

Tinggalkan Komentar